INHIL-Polemik pembagian alpukat mentah dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada sebuah SDN di Tembilahan Hulu terus bergulir. Kalau diberi alpukat mentah, maka buah itu diperam dulu, gizi kemudian. Alpukat baru layak dikonsumsi setelah benar-benar lunak atau lunak. Bila diberikan pada Sabtu pekan lalu, baru bisa dinikmati seminggu kemudian.
Kali ini, DPD PW- MOI Indragiri Hilir angkat bicara dan mempertanyakan aspek paling krusial, apakah kebutuhan gizi siswa benar-benar terpenuhi pada hari tersebut?
Perwakilan Pengurus Wilayah MOI Inhil menegaskan, pemberian bahan pangan yang belum layak konsumsi tidak dapat dikategorikan sebagai pemenuhan gizi, meskipun secara administrasi tercatat telah didistribusikan.
“Kalau buah yang diberikan belum bisa dimakan, lalu di mana letak pemenuhan gizinya? Secara substansi, siswa tidak mendapatkan asupan dari komponen tersebut,” kata Agus, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, program MBG seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyaluran, tetapi juga pada hasil akhir yang benar-benar dikonsumsi dan memberi manfaat bagi tubuh siswa. Dalam kasus ini, alpukat mentah dinilai gagal memenuhi fungsi tersebut.
Pengurus Wilayah MOI Inhil juga menyoroti lemahnya kontrol kualitas dalam rantai distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Mereka menilai, kejadian ini menunjukkan adanya celah serius dalam proses verifikasi bahan sebelum didistribusikan ke sekolah.
“Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini menyangkut hak siswa untuk mendapatkan makanan yang layak dan bergizi. Kalau kualitas bahan tidak terjamin, maka tujuan program menjadi tidak tercapai,” lanjutnya.
Lebih jauh, PW MOI Inhil meminta adanya transparansi dari pihak SPPG terkait standar penilaian kelayakan bahan pangan serta mekanisme penggantian jika ditemukan makanan yang tidak dapat dikonsumsi.
Mereka juga mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya pada aspek pengawasan lapangan dan tanggung jawab penyedia.
“Jangan sampai program yang seharusnya meningkatkan gizi justru hanya menjadi formalitas penyaluran. Negara hadir bukan sekadar memberi, tapi memastikan yang diberikan benar-benar bermanfaat,” tutupnya.
Dengan sorotan dari berbagai pihak, publik kini menunggu langkah konkret perbaikan, agar kejadian serupa tidak lagi terjadi dan kualitas program benar-benar dirasakan oleh para siswa. (*)
