SOLOK SELATAN-Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah itu beroperasi sesuai standar prosedur yang berlaku.
Selain memenuhi aspek pelayanan gizi, keberadaan SPPG juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku UMKM di sekitar lokasi.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Solok Selatan yang digelar di Aula Sarantau Sasurambi, Kantor Bupati Solok Selatan, Rabu (13/5/2026).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Solok Selatan sekaligus Wakil Ketua Satuan Tugas MBG, Taufik Effendi, mengatakan program MBG memiliki tujuan penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Di sisi lain, program tersebut juga diharapkan mampu memberikan efek positif terhadap perekonomian masyarakat.
“Selain untuk para pelajar di Solok Selatan, program MBG ini juga diharapkan memberi dampak ekonomi bagi pedagang di sekitar SPPG dan masyarakat Solok Selatan secara umum,” ujar Taufik.
Ia menjelaskan, Satgas MBG Solok Selatan masih menemukan sejumlah kendala di lapangan meski saat ini telah terdapat 14 SPPG yang beroperasi.
Beberapa di antaranya yakni belum optimalnya keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan baku, serta cakupan layanan makanan yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sasaran.
Selain itu, masih terdapat SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hal tersebut disebabkan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) belum memenuhi ketentuan minimal sebesar 80 persen.
Di sisi lain, jumlah SPPG yang tersedia saat ini juga dinilai masih belum mencukupi. Dari total sekitar 64 ribu sasaran penerima program MBG di Solok Selatan, baru sekitar 34,8 ribu penerima yang dapat terlayani, dengan asumsi setiap SPPG menyediakan makanan bagi 2.500 penerima manfaat.
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan bersama Satgas MBG pun diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk melengkapi berbagai ketentuan administrasi yang dibutuhkan agar program berjalan optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (Jup)
