Ragam  

Salam Hormat untuk Semua Anak Bangsa Indonesia

Ilustrasi warga menulis surat. (konten AI)

PADANG-Mohon waktu dan pikirannya untuk bantu menjawab pertanyaan besar yang ada saat ini: “Kenapa kita yang telah merdeka 80 tahun ini kondisinya seperti orang lari lari di tempat, nafas ngos-ngosan, keringat bercucuran, SDA dieksplotasi besar-besaran, hutang numpuk, tetapi kita tetap tidak bisa keluar dari masalah yang sama.”

Masalah Indonesioa hari ini, masih banyak rakyat yang hidup miskin. Masih ada desa terisolir, sarana transportasi, kesehatan dan sebagainya. Padahal negara kita punya sumber daya alam yang komplit dan SDM yang melimpah dan berkemampuan yang tidak kalah dari SDM bangsa manapun.

Kalau kita mau jujur mungkinkah hal ini disebabkan karena bangsa kita belum bersatu mengeluarkan energi positif untuk membangun negara ini dan membuang energi negatif.

Hal ini bisa kita lihat dari diskusi diskusi di talkshow tv lokal maupun nasional maupun media lainnya. Indonesia ibarat sebuah pohon yang telah berumur 80 tahun, mereka sibuk berdiskusi tentang dahan, ranting yang telah banyak patah, daunnya banyak yang rontok (pihak oposisi baik aktivis, akademisi, guru besar selalu berbicara khawatir tentang korupsi merajalela, demokrasi dan penegakan hukum yang masih jauh dari harapan, pihak koalisi secara halus akan menjawab jangan khawatir semua yang Anda katakan masih berada dalam kondisi aman dan wajar).

Nah maksud saya apabila mereka oposisi dan koalisi ini mau duduk satu meja untuk secara bersama mengeluarkan seluruh energi positif mencari sebab kenapa dahan, ranting serta daun banyak yang rontok, melakukan penelitian terhadap batang dan akar pohon tersebut, dengan demikian bangsa kita pasti akan menemukan solusi terhadap semua masalah yang ada.

Mungkinkah di batangnya (lingkaran kekuasaan baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun pusat) banyak parasit, yaitu koruptor, ataupun banyaknya duta setan yang berkeliaran di lingkaran kekuasaan dia bisa berwujud penjilat, para makelar proyek, makelar tanah, tambang, jabatan dan lain-lain, semuanya demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Penyakit lainnya adalah undang undang kita untuk menjadi anggota legislative maupun eksekutif mengabaikan satu syarat yaitu yang ditawarkan kepada rakyat untuk dipilih seharusnya adalah orang yang mentalnya tidak terkontaminasi oleh sifat dasar kita yang tidak sengaja terbentuk sebagai bangsa yang terlalu lama dijajah bangsa lain.

1. Bermental penjajah ialah satu sikap mental gila hormat, anti kritik, suka dikelilingi para penjilat, mengupayakan hukum tunduk pada kemauan mereka, dan skala prioritas kerjanya adalah pencitraan.

  1. Bermental kuli (maaf bukan profesi) yaitu sikap mental yang skala prioritasnya adalah yang ada upahnya, bisa berupa uang, fasilitas, promosi jabatan. pameo populernya maju tak gentar bela yang bayar.
  2. Bermental pengemis (maaf bukan profesi). Kedepannya calon pemimpin negeri ini harus terbebas dari tiga penyakit mental tersebut barulah kita bisa beharap negara kita akan berhasil keluar dari multi krisis ini.

Penyakit lainnya adalah undang undang yang memberikan kekuasaan dan wewenang yang begitu besar kepada parpol seolah-olah parpol adalah pemegang saham mayoritas di negara karena parpol diberi hak untuk bermain di wilayah eksekutif dan legislatif, hanya parpol yang punya kuasa untuk mengusung calon legislatif dan eksekutif (kepala daerah maupun presiden/wakilnya), sementara jiwa dan semangat nasionalis mereka belum tentu punya standar maksimal. Sejarah mencatat di era reformasi berapa banyak petinggi parpol yang kena kasus korupsi.

Selain itu usai pilpres para ketum parpol berlomba masuk menjadi pembantu presiden (menjadi menteri) bahkan ada diantara mereka bersedia menjadi wakil pembantu (wakil menteri) pada hal mereka itu seharusnya adalah pihak pertama yang mengawasi kinerja eksekutif maupun legislatif sebagai tanggung jawab moral kepada rakyat atas wewenang yang diberikan kepadanya untuk mencalonkan mereka menduduki jabatan baik di legislatif maupun di eksekutif.

Nah kalau para ketum ini rela menjadi pembantu presiden apakah kita masih bisa berharap DPR mengawasi kinerja pemerintah (presiden). (*)

Exit mobile version